NEWS UPDATE :

Pemahaman Anggota Dekot Diragukan

10/10/11

PALU, MERCUSUAR-Perang urat saraf sesama anggota DPRD Kota (Dekot) Palu, khususnya di Fraksi Partai Amanat Bangsa (F-PAB), dan di Komisi I Dekot, terus bergulir. 

Sikap “tabrak” aturan perundang-undang yang ditempuh sejumlah anggota dewan menuai protes masyarakat, karena fungsi legislasi yang melekat dalam diri anggota dewan kontradiktif dengan sikap “tabrak” aturan tersebut. 
Seperti halnya yang dilakukan PAN, melalui surat tertulis Ketua DPD PAN Kota Palu, Danawira Asri, yang menyatakan keinginannya untuk keluar dari F-PAB dan memilih bergabung ke fraksi lain. 
Sikap poltik PAN tersebut berlawanan dengan Peraturan Pemerintah 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Dalam aturan itu, ditegaskan fraksi yang telah terbentuk tidak bisa terpecah hingga akhir periode masa jabatan. 
Pengamat Hukum Tata Negara, Yusuf Hasmin, mengatakan, aturan perundang-undangan dibentuk untuk dipatuhi oleh seluruh warga negera. Jika dalam peraturan perundang-undangan itu ada pihak yang merasa dirugikan, silahkan lakukan upaya hukum baik itu ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. 
“Jika ada warga negara yang tidak mentaati aturan perundang-undangan atau melaukan tindakan ‘tabrak aturan’ maka patut dipertanyakan kewarganegaraannya,” ujar Yusuf Hasmin di Palu, Minggu (9/10). 
Ia menilai, fraksi di Dekot Palu bukan alat kelengkapan dewan melainkan perpanjanga tangan dari partai politik. Dimana fraksi berfungsi atas pandangan umum dan pandangan akhir dari sebuah produk dewan sebagai sikap politik partai. 
Jika dalam keanggotaan fraksi saling tidak mengakui kedudukan satu sama lain, seharusnya jalan yang tempuh adalah melakukan perundingan sesama anggota fraksi tersebut. “Ibarat pepatah, jangan ingin membunuh satu ekor tikus rumah yang di bakar,” ujarnya. 
Soal adanya larangan perombakan fraksi sebagaimana diatur dalam PP 16 tahun 2010, sebaiknya langkah yang diambil adalah mengajukan judicial review terhadap peraturan itu jika merasa peraturan itu melanggar hak sebagai warga negara. 
Perlu dipahami, kata Yusuf, dalam aturan perundang-undangan yang hanya dikenakan sanksi adalah aturan yang termuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda), sementara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tidak dikenakan sanksi. 
“Hal ini harus di pahami, sehingga setiap warga negara tidak serta-merta bebas melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah meskipun tidak ada sanksi yang diberikan,” katanya. 
Yusuf menghimbau agar polemik di Dekot Palu terkait keinginan sejumlah partai hengkang dari fraksinya, agar segera diselesaikan. Jika tidak, hal itu akan berdampak pada kinerja anggota dewan. 


http://harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=15641&kid=all
Postingan Terkait Lainnya :


Share this Article on :

0 komentar:

Poskan Komentar

 

© Copyright F-PKS DPRD Palu 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...